info@smpn2depoksleman.sch.id
(0274) 882171

STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

SMP NEGERI 2 DEPOK

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.      Pedoman Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3.      Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
  1. Persyaratan Pelayanan
  2. Persyaratan Umum:
  • Status Siswa: Murid/klien masih aktif yang membutuhkan pelayanan bimbingan konseling.
  • Keterbukaan: Bersedia untuk berbagi informasi dan perasaan dengan konselor.
  • Komitmen: Memiliki komitmen untuk mengikuti proses bimbingan konseling dan melakukan perubahan yang diinginkan.
  • Kerja Sama: Bersedia bekerja sama dengan konselor untuk mencapai tujuan bimbingan.
  • Kerahasiaan: Memahami bahwa informasi yang dibagikan dalam proses konseling akan dirahasiakan.
  • Keterlibatan Aktif: Bersedia terlibat aktif dalam seluruh tahapan proses bimbingan konseling.

 

  1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tahap 1: Penerimaan dan Orientasi

  • Konselor menyambut klien dan memperkenalkan diri.
  • Konselor menjelaskan tujuan serta prosedur bimbingan konseling.
  • Konselor memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi klien.
  • Klien diberikan kesempatan untuk bertanya dan memahami proses.

Tahap 2: Pengumpulan Informasi

  • Konselor mengumpulkan informasi tentang klien, mencakup:
    • Identitas klien
    • Masalah yang dihadapi
    • Tujuan dan harapan klien
  • Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan asesmen.

Tahap 3: Analisis dan Diagnosis

  • Konselor menganalisis informasi yang telah dikumpulkan.
  • Konselor membuat diagnosis masalah dan menentukan tujuan bimbingan.

Tahap 4: Perencanaan

  • Konselor dan klien menyusun rencana bimbingan yang spesifik, dapat diukur, dan dapat dicapai.
  • Menentukan strategi serta teknik yang akan digunakan.
  • Apabila diperlukan, dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan permasalahan yang ditangani.

Tahap 5: Implementasi

  • Pelaksanaan rencana bimbingan menggunakan teknik/strategi yang telah ditentukan.
  • Konselor memantau kemajuan klien dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

Tahap 6: Evaluasi

  • Evaluasi kemajuan dan pencapaian tujuan bimbingan secara bersama-sama.
  • Jika tujuan belum tercapai, dilakukan penyesuaian kembali pada rencana bimbingan.

Tahap 7: Terminasi (Pengakhiran)

  • Menentukan waktu untuk mengakhiri sesi bimbingan.
  • Konselor membantu klien mempertahankan kemajuan yang telah dicapai.
  • Klien diberikan kesempatan untuk bertanya dan meminta klarifikasi akhir.

 

  1. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka Waktu: Menyesuaikan tingkat permasalahan dan kebutuhan layanan bimbingan konseling.

  • Ulang): Menyesuaikan timeline resmi dari Dinas Pendidikan pada tahun berjalan.
  1. Biaya

tidak dipungut biaya

  1. Produk Pelayanan
  • Layanan Bimbingan Klaskal & Kelompok: Layanan pencegahan dan pengembangan diri melalui materi kelas atau diskusi kelompok.
  • Layanan Konseling Individual: Konseling privat satu per satu untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
  • Layanan Konseling Kelompok: Sesi konseling dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah yang memiliki kemiripan topik antar-anggota.
  • Layanan Bimbingan Karir & Orientasi Studi: Pendampingan perencanaan studi lanjut (pemilihan SMA/SMK/MA) serta pemetaan bakat dan minat siswa.
  • Layanan Referal / Alih Tangan Kasus: Dokumen rujukan atau rujukan penanganan kasus khusus ke pihak profesional luar (psikolog, psikiater, atau dinas sosial) jika di luar kewenangan konselor sekolah.
  • Layanan Konferensi Kasus & Kunjungan Rumah (Home Visit): Laporan hasil pembahasan bersama (guru, orang tua, wali kelas) atau hasil peninjauan langsung ke rumah siswa untuk penanganan kasus tertentu.
  • Dokumen Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) & Laporan Evaluasi: Berkas administrasi rekam jejak perkembangan konseling dan asesmen kebutuhan siswa.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

  • Petugas Pelayanan Pengaduan: Guru BK
  • Kanal Pengaduan:
    • Langsung: langsung ke ruang BK
    • Kotak Saran: Disediakan di dekat ruang BK
    • Media Elektronik: Telepon : (0274) 88217, akun Media Sosial Resmi Sekolah.
  1. Sarana dan Prasarana
  • Ruang Bimbingan Klasikal: Ruang kelas atau aula yang dilengkapi media presentasi untuk bimbingan kelompok besar.
  • Ruang Konseling Individual: Ruang khusus yang bersifat privat, tertutup, dan kedap suara untuk menjaga kerahasiaan percakapan antara siswa dan konselor.
  • Ruang Konseling Kelompok: Ruang dengan fasilitas tempat duduk melingkar untuk diskusi atau konseling kelompok kecil.
  • Ruang Tamu / Tunggu: Tempat menerima orang tua, wali murid, atau pihak luar sebelum sesi konseling dimulai.
  • Ruang Kerja Guru BK / Dokumentasi: Ruang untuk mengelola administrasi, menyimpan arsip, dan menyusun laporan.
  1. Kompetensi Pelaksana

1)      Konselor Sekolah / Guru Bimbingan dan Konseling

Merupakan pelaksana utama seluruh fungsi pelayanan BK di sekolah.

  • Kualifikasi Pendidikan: Lulusan S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S.Pd) dan/atau telah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK).
  • Kompetensi Utama:
    • Pedagogik: Menguasai teori, konsep, serta aplikasi asesmen dan instrumen BK.
    • Kepribadian: Menampilkan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, empati, dan memegang teguh Asas Kerahasiaan.
    • Sosial: Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan siswa, orang tua, serta pihak luar.
    • Profesional: Menguasai esensi pelayanan konseling, teknik terapi dasar, diagnosis masalah, serta pengelolaan program BK.
      • Guru Wali Kelas & Guru Mata Pelajaran

Merupakan pelaksana pendukung (collaborator) dalam identifikasi awal siswa.

  • Kompetensi Utama:
    • Mampu mendeteksi dini indikasi perubahan perilaku, penurunan nilai akademis, atau masalah siswa di kelas.
    • Mampu melakukan alih tangan kasus awal kepada Guru BK secara sistematis.
      • Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Merupakan pelaksana manajerial dan penanggung jawab teknis.

  • Kompetensi Utama:
    • Memahami manajemen dan kebijakan bimbingan konseling di sekolah.
    • Mampu menyediakan sarana, prasarana, anggaran, serta perlindungan hukum bagi pelaksanaan konseling.

4)      Tenaga Ahli Luar / Profesional Alih Tangan (Jika Dipelukan)

Digunakan pada tahap Alih Tangan Kasus  untuk kasus berat yang melebihi kewenangan Guru BK.

  • Pihak Terkait: Psikolog Klinis, Psikiater, Dokter/Tenaga Medis, atau Pekerja Sosial dari Dinas terkait.
  • Kompetensi Utama: Memiliki lisensi praktik resmi (SIP/STR) untuk menangani diagnosis klinis, gangguan mental berat, atau kasus hukum/sosial tertentu.

 

  1. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Sekolah, Tim Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Dinas Pendidikan.

  1. Jumlah Pelaksana

2-5 orang yang terdiri dari guru BK, Wali Kelas, Kepala Sekolah, dan Tenaga Profesional apabila diperlukan

  1. Jaminan Pelayanan SPMB
  • Asas Kerahasiaan (Confidentiality): Jaminan penuh bahwa seluruh informasi, identitas, serta isi konseling siswa tidak akan dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan klien, kecuali pada kasus yang membahayakan keselamatan jiwa.
  • Kepastian Bebas Biaya (Gratis): Jaminan bahwa seluruh rangkaian pelayanan bimbingan dan konseling diberikan tanpa ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun
  • Nondiskriminasi & Keadilan: Jaminan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang agama, ras, gender, status sosial, maupun tingkat kemampuan akademis.
  • Profesionalisme & Standar Etika: Jaminan bahwa pelayanan ditangani langsung oleh konselor/guru BK yang berkualifikasi, bersertifikat, dan bekerja sesuai dengan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
  • Responsif & Bebas Pungli/Gratifikasi: Jaminan kepastian waktu pelayanan yang cepat, komunikatif, serta penanganan kasus yang bebas dari praktek suap, gratifikasi, maupun perlakuan menyimpang.

 

  1. Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan
  • Penerapan Asas Kerahasiaan (Confidentiality): Seluruh data pribadi, rekam konseling, serta informasi masalah yang disampaikan siswa dijamin 100% tidak akan disebarluaskan kepada siswa lain, guru umum, maupun pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari siswa/orang tua.
  • Keamanan Dokumen & Data Digital:
  • Arsip Fisik: Berkas kasus, catatan anekdot, dan peta kerawanan disimpan dalam lemari khusus terkunci yang hanya dapat diakses oleh Guru BK/Konselor.
  • Arsip Digital: Penyimpanan data berbasis komputer dilindungi oleh kata sandi (password) dan enkripsi untuk mencegah kebocoran informasi.
  • Keamanan Fisik & Lingkungan Konseling: Sesi konseling dilaksanakan di Ruang BK yang terisolasi sehingga siswa merasa aman dari paparan atau pandangan publik saat menyampaikan permasalahannya.
  • Keamanan Psikologis & Bebas Stigma: Sekolah menjamin siswa yang mengakses layanan BK tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif, perundungan (bullying), label negatif, maupun sanksi akademis akibat masalah yang dikonsultasikan.
  • Pengecualian Terbatas : Kerahasiaan hanya dapat dibuka kepada pihak berwenang atas dasar pertimbangan keselamatan jiwa, yaitu apabila ditemukan indikasi ancaman bahaya bagi diri sendiri (risiko menyakiti diri), ancaman bagi orang lain, atau tindak pidana/kejahatan serius.
  1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Proses (Process Evaluation):

  • Kepatuhan pelaksanaan layanan terhadap SOP dan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL).
  • Ketersediaan dan keterlibatan peserta didik dalam sesi konseling/bimbingan.
  • Efektivitas penggunaan media, instrumen asesmen, dan fasilitas ruang BK.

 Evaluasi Hasil (Outcome Evaluation):

  • Ketercapaian tugas perkembangan dan kemandirian siswa.
  • Perubahan perilaku positif, penurunan tingkat masalah/kerawanan siswa, dan peningkatan prestasi belajar.
  • Kepuasan pengguna layanan (siswa, orang tua, dan guru) terhadap pelayanan Guru BK.
  1. Maklumat Pelayanan

“Seluruh Panitia SPMB menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Penerimaan Murid Baru sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.